Pengantar Kuliah Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan  anti korupsi  yang dimaksud berupa sebuah mata kuliah Anti-korupsi yang berdiri sendiri (independen), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14–16 pertemuan selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai  mata kuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum perguruan tinggi.

Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode pembelajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan diluar mata kuliah independen. Materi Anti-korupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan (insersi) dalam sebuah mata kuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.

Bab ini akan membahas mengenai Pendidikan Anti-korupsi sebagai sebuah metode pencegahan dalam pemberantasan korupsi, model-model pendidikan Anti-korupsi, tujuan dari matakuliah Anti-korupsi serta kompetensi peserta didik yang ingin dicapai, diakhiri dengan pemaparan beberapa metode pembelajaran beserta contoh-contoh yang sudah pernah diaplikasikan.

MENGAPA MEMBERIKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ?

Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan (Wijayanto, 2010) yaitu:

1. PENDEKATAN PENGACARA (LAWYER APPROACH)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan -aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (quick impact) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (high costly), meskipun di Indonesia misalnya, tantangan terbesar justru berasal dari para aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) itu sendiri.

2. PENDEKATAN BISNIS (BUSINESS APPROACH)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan.

3.PENDEKATAN PASAR ATAU EKONOMI (MARKET OR ECONOMIST APPROACH)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar agen (sesama pegawai pemerintah misalnya) dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya.

4. PENDEKATAN BUDAYA (CULTURAL APPROACH)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (low costly), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (long lasting).

Keempat pendekatan diatas dapat dilakukan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun unit-unit masyarakat lainnya. Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Lebih memprihatinkan adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (petty corruption) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil.

Disinilah perhatian terhadap pentingnya pendekatan budaya (cultural approach) mulai menguat. Pendidikan formal maupun non formal akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan masal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

KORUPSI DAN ANTI KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF KEILMUAN

Dalam dunia akademis khususnya perguruan tinggi, lahirnya sebuah matakuliah baru akan memerlukan penempatan ranah keilmuan yang tepat. Demikian pula halnya dengan matakuliah Anti-korupsi. Dari pengalaman beberapa universitas yang telah menyelenggarakan matakuliah ini, selalu muncul pertanyaan, diskusi hingga perdebatan mengenai berada di ranah keilmuan manakah matakuliah Anti-korupsi. Perdebatan biasanya berlangsung di antara beberapa bidang keilmuan, dan berujung pada kesulitan untuk memperoleh titik temu, oleh karena setiap keilmuan cenderung mempertahankan perspektifnya masing-masing.

Sebuah topik yang diangkat dalam sebuah matakuliah atau bahkan menjadi penamaan dari sebuah matakuliah tidak selalu berasal dari keilmuan itu sendiri, namun sangat mungkin lahir sebagai respon atas perkembangan fenomena yang terjadi. Begitu pula matakuliah Anti-korupsi yang bisa dikatakan lahir dari adanya fenomena semakin parahnya disintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diindikasikan oleh terjadinya berbagai tindak korupsi yang tiada henti, sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam membasminya. Dampak korupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional, harus didiseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan; sehingga diharapkan akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi dimasa mendatang. Korupsi dan anti-korupsi itu sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks, bisa dilihat dari berbagai perspektif yang pada hakikatnya saling melengkapi seperti sebuah puzzle. Kepingan-kepingan perspektif tersebut kemudian dieksplorasi dalam bermacam matakuliah. Berikut adalah beberapa pengalaman praktik yang sudah terjadi di Indonesia:

1. Perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (crime), koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Hukum Pidana Korupsi pada sejumlah Fakultas Hukum.
2. Perspektif politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar (grand corruption) dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Korupsi Birokrasi atau Korupsi Politik pada sejumlah fakultas Ilmu Politik.
3. Perspektif sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Sosiologi Korupsi di sejumlah program studi Sosiologi atau Fakultas Ilmu Sosial.
4. Perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkokoh internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil (petty corruption), apalagi korupsi besar (grand corruption). Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Korupsi dan Agama pada sejumlah Fakultas Falsafah dan Agama.

Beberapa perspektif lain yang menggarisbawahi fenomena korupsi dari sudut pandang tertentu dapat menjadi fokus dari sebuah matakuliah.

TUJUAN MATAKULIAH ANTI KORUPSI

Matakuliah Anti-korupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan diatas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter anti-korupsi (anti-corruption character building) pada diri individu mahasiswa.

Dengan demikian tujuan dari matakuliah Anti-korupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

STANDAR KOMPETENSI PESERTA DIDIK

Dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana (S1), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :

1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (individual competence).
2. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
3. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :

• Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai anti-korupsi, menguatnya kesadaran (awareness) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap anti-korupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.
• Sikap anti-korupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan anti-korupsi.
• Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (problem solving). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

 

Lokasi:

Berbagi :